Get Adobe Flash player
CTS / SIPP

Apabila nomor perkara yang anda maksud tidak ada, silakan menghubungi bagian kepaniteraan Pidana atau Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pemalang. Terima Kasih



Aturan Perilaku dan Kode Etik







Informasi Pengunjung

IP

ONLINE SUPPORT

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pemalang

Hasil Rapat Kepaniteraan Tanggal 26 Maret 2015

Hasil Rapat Kepaniteraan Tanggal 26 Maret 2015

Lampiran

 

 

 

SATUKAN TANGAN MENOLAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

JAKARTA – HUMAS, Tawa anak-anak terdengar kala Kandang Jurang Doank menampilkan pertunjukan. Pesan moral yang dibalut dalam lagu dan tari menarik perhatian para pengunjung pameran Kampung Hukum pada Selasa siang (17/03/2015). Pengunjung yang sebagian besar dari kalangan pelajar ini begitu antusias dengan Pameran Kampung Hukum yang diadakan di JCC ini. “Jadi tahu instansi pemerintah itu tugasnya ngapain aja” ujar Anjar siswa Sekolah Dasar di kawasan Matraman ini. Selain para pengunjung dapat mengunjungi stand peserta pameran untuk memperoleh wawasan para peserta juga diajak untuk berpartisipasi dalam games education yang diselenggarakan panitia penyelenggara, yakni ular tangga raksasa dan cerdas hukum. Read the rest of this entry »

KETUA MA PIMPIN SIDANG PLENO LAPORAN TAHUNAN MA 2014

JAKARTA – HUMAS, Sejalan dengan kondisi yang berkembang dewasa ini yang ditandai dengan pesatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan transparansi terhadap lembaga – lembaga penegak hukum, Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang Pleno Laporan Tahunan Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban publik terhadap langkah – langkah yang telah dilaksanakan selama tahun 2014.

Laporan Tahunan MA pada Selasa, 17 Maret 2015 dihadiri oleh Presiden RI beserta jajaran menteri Indonesia Hebat dan Para Ketua MA negara ASEAN. “Kehadiran para Ketua MA negara ASEAN merupakan kebanggaan bagi MA RI. Kesempatan ini sekaligus memperkenalkan produk hukum dan kebijakan MA RI ke kalangan Internasional” ungkap Kepala Biro Hukum dan Humas. Salah satu kebijakan MA yang dikeluarkan pada tahun 2014 adalah SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI dan di tahun 2013 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA No 14 Tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Kedua aturan tersebut membawa sistem penyelesaian perkara yang lebih baik di tahun 2014. Sepanjang tahun 2014 menerima perkara yang menjadi kewenangannya sebanyak 12.511 perkara. Read the rest of this entry »

KETUA MA MEMBUKA PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2015

JAKARTA – HUMAS, “Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum” Hal ini disampaikan Ketua MA dalam pembukaan Pameran Kampung Hukum 2015 di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Selasa, 17 Maret 2015 pagi. Read the rest of this entry »

Ketua MA Sampaikan Delapan Catatan atas Capaian dan Langkah Strategis Tahun 2014

JAKARTA – Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2014 dalam Sidang Pleno Istimewa,Selasa (17/3/2015) bertempat di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Dalam pidatonya, Hatta Ali, menyampaikan 8 (delapan) catatan atas capaian dan langkah strategis pembaruan peradilan sepanjang tahun 2014. Dari kedelapan catatan tersebut, empat berada di ranah judisial sedangkan empat lagi merupakan bidang non judisial.

Berikut ini delapan catatan Ketua MA atas capaian dan langkah strategis MA sepanjang tahun 2014: Read the rest of this entry »

Hasil Rapat TPM Hakim Tgl. 13 Maret 2015

Berikut ini disampaikan hasil Rapat TPM Hakim tanggal 13 Maret 2015

Hasil_Rapat_TPM

 

 

BADAN PERADILAN UMUM LUNCURKAN MAJALAH DANDAPALA

IMG_9598

Jakarta – Humas : Badan Peradilan Umum (Badilum) meluncurkan majalah Dandapala edisi pertama bertempat diruangan rapat Badilum lantai 3, gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jumat 13 Maret 2015. Read the rest of this entry »

PAMERAN KAMPUNG HUKUM MA 2015 : “AKSES PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK”

JAKARTA – HUMAS, MA akan menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum pada Selasa, 17 Maret 2015 di Main Lobby Assembly Hall Jakarta Convention Center. Mengusung tema Akses Keadilan Terhadap Perempuan dan Anak ini diikuti oleh 14 Kementerian/Lembaga. Pameran Kampung Hukum MA merupakan pameran yang diselenggarakan dalam rangka Laporan Tahunan MA. Pameran Kampung Hukum MA menjadi agenda rutin yang diadakan setiap tahun. Selain pameran, MA juga menyediakan panggung utama dimana di panggung tersebut akan digelar sejumlah pertunjukkan seperti Paduan Suara Anak-anak, kompetisi, dan juga talk show. Adapun talk show akan dibagi menjadi dua sesi dengan masing-masing judul yakni : Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Indonesia – antara Impian dan Kenyataan dan Akses Keadilan Anak ; Perspektif Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Read the rest of this entry »

BIRO HUKUM DAN HUMAS MENGADAKAN BIMBINGAN TEKNIS PNBP

Humas: Senin, 9/3/2015, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Drs. Darwis, M.Eng. didampingi oleh Kepala Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biro Keuangan Agus Purnomo, S.H., M.Si. membuka acara Bimbingan dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Biro Keuangan modul PNBP Online di ruang rapat Mujono Mahkamah Agung. Para peserta bimtek terdiri daripara pengelola PNBP seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di wilayah Jakarta. Read the rest of this entry »

Laptah 2014 Akan Berskala Internasional

Bogor-Humas: “Laptah kita kali ini akan go international. Karena selain kita akan mengundang Presiden RI kita juga akan mengundangan 10 negara Asean. Untuk itu saya meminta semua panitia bekerja sama demi suksesnya Laptah kali ini.” Ungkap Nurhadi, Sekretaris MA, selaku Koordinator Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2014 pada rapat Finalisasi Penyusunan Laptah MA tahun 2014 di Pusdiklat MA, Mega Mendung Bogor (16/2). Read the rest of this entry »

  • Popop R TirtaKoesoemah, SH., MH
  • Rintis Candra, SH
  • Endang Lestrai, SH., Mkn
  • Kurnia D Ginting, SH
  • Dhian Febriandari, SH
  • Silvera S Dewi, SH
  • Wisnu Widodo, SH
  • Ratih Widayanti, SH
  • Abdul Affandi, SH
  • Diah Astuti, SH
  • Winarno, SH
  • R Tri Indiar P., SH
  • Sarsanti K Dewi, SH
  • Tukiman, SH
  • Hendro Purwanto
  • Tjahya Adi
  • Juminah
  • Zuhdi
  • Basilio D Moniz
  • Dwi Tjahyaningtyas, SH
  • Rustadi, SH
  • Suparto, BSc
  • Abdullah
  • Turasih, SH
  • Siti Amdiyah, SH
  • Susiana
  • Suwono
  • Saras Pramujo, SH
  • Bagiyo
  • Sukisno
  • Endris Pramestyo
  • Tri Joko Indarno
  • Siti Zumaroh
  • Sukono
  • Eko Yuliarso
  • Waris
  • Siti Umamah, SHI
  • Agus Yulianto, SE
  • Wiwin Christiani, A.Md
  • jquery slider
  • Dewi Listyorini, SH
javascript slideshow by WOWSlider.com v7.6

KALENDER
April 2015
M T W T F S S
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
  • PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2015
    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (1. Peraturan Perundang-undangan / 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang / Tahun 2015)
  • SEMA NOMOR 01 TAHUN 2015
    BARANG BUKTI KAPAL DALAM PERKARA PIDANA PERIKANAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2015)
  • INPRES NOMOR 02 TAHUN 2015
    LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DAN MEETING/KONSINYERING KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2015)
  • UU NOMOR 2 2015
    PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG (1. Peraturan Perundang-undangan / 2. Undang-Undang / Tahun 2015)
  • UU NOMOR 1 2015
    PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (1. Peraturan Perundang-undangan / 2. Undang-Undang / Tahun 2015)
  • 22/KMA/SK/II/2015
    PENDELEGASIAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2015)
  • 01/PB/MA/II/2015
    PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS. (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 2. Peraturan Bersama / Tahun 2015)
  • PP NOMOR 102 TAHUN 2014
    Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2014)
  • PP NOMOR 101 TAHUN 2014
    Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2014)
  • UU NOMOR 42 TAHUN 2014
    UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (1. Peraturan Perundang-undangan / 2. Undang-Undang / Tahun 2014)