Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas diluncurkannya website Pengadilan Negeri Pemalang dengan alamat www.pn-pemalang.go.id merupakan implementasi SK KMA nomor. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan negeri, tujuan utama sebagai media informasi bagi masyarakat pencari keadilan.

Harapan saya dengan adanya website resmi Pengadilan Negeri Pemalang dapat mendukung transparansi, dan modernisasi peradilan khususnya Pengadilan Negeri Pemalang.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Ttd

SURADI, SH., S. Sos., MH.             

NIP. 040 064 338

JAKARTA, Peristiwa salah satu pengadilan negeri di Jawa Timur yang kalah dalam sidang ajudikasi sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat  menjadi perhatian orang nomor satu di Mahkamah Agung.  Ketua Mahkamah Agung langsung menanggapi dengan mengingatkan seluruh pimpinan pengadilan bahwa putusan pengadilan baik sudah berkekuatan hukum tetap maupun belum merupakan kategori informasi yang harus tersedia setiap saat dan bisa diakses oleh publik. Langkah efektif menyediakan informasi tersebut adalah dengan publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Read the rest of this entry »

JAKARTA, Ketua MA, DR.HM HATTA ALI, SH., MH akan meresmikan 38 gedung pengadilan tingkat pertama yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur pada Rabu,22 Mei 2013 mendatang. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Ketua Pengadilan Tinggi, Para Pejabat Eselon I dan II pada MA, dan para undangan lainnya.

Pembangunan gedung pengadilan, khususnya di tingkat pertama terus dilakukan oleh MA. Hal ini mengingat pentingnya peningkatan mutu pengadilan bagi masyarakat. Gedung pengadilan kini memiliki prototype-nya sendiri dimana di muka pengadilan akan ditemui empat pilar yang merupakan simbol dari empat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Sebuah kebanggaan bagi seluruh warga pengadilan atas diresmikannya gedung pengadilan ini, diharapkan dengan gedung pengadilan ini akan membawa semangat baru untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan demi terciptanya keadilan bagi setiap kalangan. Read the rest of this entry »

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 26/KMA/SK/II/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup.

Untuk lebih jelasnya perihal tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diatas.

SK KMA NO. 26/KMA/SK/II/2013

Sumber

Berdasarkan Surat dari Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap V Tahun 2013 Nomor : 6/Pansel/Ad Hoc TPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap V, yang ditujukan untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap V.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.

Suratnya

Sumber

Mataram, Pengadilan Tingkat Pertama selama ini “sulit” mendapatkan informasi apakah berkas permohonan Kasasi/PK yang dikirimkannya sudah diterima atau belum oleh MA.  Mereka baru mengetahui ketika relas pemberitahuan registrasi diterima atau sistem informasi perkara mempublikasikan nomor perkara. Padahal, nomor register perkara muncul setelah melewati tahap penerimaan berkas di Biro Umum dan proses penelaahan di Direktorat Pranata. Kini, kesulitan melacak berkas tersebut tidak lagi terjadi. Hal ini karena Direktori Putusan dilengkapi fitur “pelacakan” berkas.

Namun  untuk menikmati manfaat dari fitur ini  ada syaratnya.   “Pengadilan harus melakukan pengiriman dokumen elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan MA”, ujar Asep Nursobah, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, saat menyampaikan sosialisasi di Mataram, Selasa (7/5). Fitur ini, kata Asep Nursobah,  merupakan upaya pengembangan yang berkelanjutan (continuous improvement) dari Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Read the rest of this entry »

Mataram, Percepatan Minutasi Perkara, benar-benar menjadi perhatian Kepaniteraan MA. Segala upaya yang bisa mendukung percepatan minutasi perkara menjadi program yang terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah pengiriman dokumen elektronik (e-document) dari pengadilan  untuk perkara  yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali.  Pengiriman e-dokumen sebagaimana diwajibkan oleh SEMA 14 Tahun 2010 ini akan lebih  efektif jika menggunakan fitur komunikasi data Direktori Putusan.

Demikian disampaikan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pujiono Akhmadi, ketika menyampaikan pengarahan kepada  peserta Sosialisasi SEMA 14 Tahun 2010 dan Pelatihan Penggunaan Direktori Putusan, Senin (6/5/2013), di Mataram.  Pujiono Akhmadi menyampaikan hal tersebut mewakili Panitera Mahkamah Agung yang berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan yang diikuti oleh para  Panitera/Sekretaris dan para operator dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum PT Mataram dan PT Kupang.

Read the rest of this entry »

Jakarta: Mahkamah Agung meluncurkan Majalah Komunikasi Mahkamah Agung Republik Agung edisi Perdana di ruang Perpustkaan Mahkamah Agung RI pada hari Jum’at 03 Mei 2013.

Majalah ini adalah media untuk menyebarkan informasi yang terkait dengan Mahkamah Agung, baik mengenai kegiatan, kebijakan, serba serbi dan lainnya. Untuk edisi perdana ini, Tim redaksi memilih Laporan Tahunan MA tahun 2012 sebagai laporan utamanya. Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH, selaku pemimpin redaksi Majalah mengatakan bahwa Majalah yang ditulis dengan gaya popular dan bahasa yang mudah dicerna ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan Reformasi birokrasi yang sedang ramai digalakkan di kementrian dan lembaga Negara. Selain itu juga, meskipun majalah ini tidak dikomersilkan, Mantan Ketua Pengadilan Batam ini mengatakan bahwa majalah dwibulanan ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai Mahkamah Agung baik kepada warga peradilan se Indonesia maupun masyakarat luas. Sedangkan Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH dalam sambutannya mengatakan bahwa Majalah Mahkamah Agung sangat representative. Majalah ini menjadi bukti bahwa Mahkamah Agung sangat siap dengan keterbukaan. Menurutnya, keterbukaan adalah mahkotanya keadilan, tanpa adanya keterbukaan keadilan tidak akan bisa dicapai. “saya berharap kedepannya Majalah ini bisa makin ditingkatkan dari segi kualitas maupun kwantitas” pungkas lelaki kelahiran Makassar itu.

Selain ketua Mahkamah Agung hadir dalam acara peluncuran perdana Majalah Mahkamah Agung ini wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Judisial, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua kamar Pembinaan, para hakim Agung, Pejabat Eselon 1, para rekan media baik cetak maupun elektronik dan undangan lainnya.

Sumber

JAKARTA, Pengabdian sebagai hakim tidak mengenal waktu, meskipun para hakim telah memasuki masa purnabhakti namun buah pemikirannya tetap dibutuhkan, khususnya dalam kemajuan dan perkembangan hukum di tanah air. Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan jasa para hakim agung yang telah memasuki masa pensiun, MA mengadakan wisuda purnabhakti oleh Ketua MA, DR.HM Hatta Ali, SH., MH pada Rabu,01 Mei 2013 pukul 11.00 WIB. Bertempat di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Utama MA, acara ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua Muda Bidang Non Yudisial, Para Hakim Agung, Para pejabat eselon I dan II pada MA, Para Mantan Ketua MA, dan para undangan lainnya.

Berikut nama – nama hakim agung yang diwisuda purnabhakti :

1. H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH

2. DJOKO SARWOKO, SH., MH

3. PROF. DR. PAULUS E LOTULUNG, SH

4. H. ATJA SONDJAJA, SH., MH

5. PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL

6. R. IMAM HARJADI, SH., MH

7. DIRWOTO, SH

8. DR.MANSUR KERTAYASA, SH., MH

9. PROF.DR AHMAD SUKARDJA, SH., MH

10. PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS

Sumber

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif tertanggal 1 Mei 2013.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Surat Edaran tersebut diatas.

• SEMA NO. 01 TAHUN 2013

SUmber