Get Adobe Flash player
CTS / SIPP

Apabila nomor perkara yang anda maksud tidak ada, silakan menghubungi bagian kepaniteraan Pidana atau Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pemalang. Terima Kasih



Aturan Perilaku dan Kode Etik







Informasi Pengunjung

IP

ONLINE SUPPORT

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pemalang

Kontak Kami

Silahkan tulis pesan, informasi atau pengaduan anda ke kami. Kami sangat menghargai partisipasi anda dalam membantu kami membangun sistem peradilan yang transparan.


PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Jl. Pemuda No 59, Pemalang, Jawa Tengah 52313
Telp: 0284-321061    Faks: 0284-321153, 321405

Email: admin@pn-pemalang.go.id atau pengaduan@pn-pemalang.go.id

Atau silahkan isi form dibawah ini. Kami sangat berterimakasih atas partisipasi anda.


7 + 7 =

  • Popop R TirtaKoesoemah, SH., MH
  • Rintis Candra, SH
  • Endang Lestrai, SH., Mkn
  • Kurnia D Ginting, SH
  • Dhian Febriandari, SH
  • Silvera S Dewi, SH
  • Wisnu Widodo, SH
  • Ratih Widayanti, SH
  • Abdul Affandi, SH
  • Diah Astuti, SH
  • pansek
  • R Tri Indiar P., SH
  • Sarsanti K Dewi, SH
  • Tukiman, SH
  • Hendro Purwanto
  • Tjahya Adi
  • Juminah
  • Zuhdi
  • Basilio D Moniz
  • Dwi Tjahyaningtyas, SH
  • Rustadi, SH
  • Suparto, BSc
  • Turasih, SH
  • Siti Amdiyah, SH
  • Susiana
  • Suwono
  • Saras Pramujo, SH
  • Bagiyo
  • Sukisno
  • Endris Pramestyo
  • Tri Joko Indarno
  • Siti Zumaroh
  • Sukono
  • Eko Yuliarso
  • Waris
  • Siti Umamah, SHI
  • Agus Yulianto, SE
  • Wiwin Christiani, A.Md
  • Eko Budi Santoso, A.Md
  • html5 slider
  • heru legowo
angular slider by WOWSlider.com v7.6

KALENDER
May 2015
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • PP NOMOR 20 TAHUN 2015
    PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2015)
  • PP NOMOR 21 TAHUN 2015
    TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2015)
  • 194A/KMA/SK/XI/2014
    PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2014)
  • 138A/KMA/SK/VIII/2014
    PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2014)
  • UU NOMOR 9 2015
    PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (1. Peraturan Perundang-undangan / 2. Undang-Undang / Tahun 2015)
  • UU NOMOR 8 2015
    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (1. Peraturan Perundang-undangan / 2. Undang-Undang / Tahun 2015)
  • PP NOMOR 4 TAHUN 2015
    PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2015)
  • PP NOMOR 14 TAHUN 2015
    RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035 (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2015)
  • PP NOMOR 13 TAHUN 2015
    PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2015)
  • UU NOMOR 3 2015
    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 (1. Peraturan Perundang-undangan / 2. Undang-Undang / Tahun 2015)