Get Adobe Flash player
CTS / SIPP

Apabila nomor perkara yang anda maksud tidak ada, silakan menghubungi bagian kepaniteraan Pidana atau Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pemalang. Terima Kasih



Aturan Perilaku dan Kode Etik







Informasi Pengunjung

IP

ONLINE SUPPORT

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pemalang

Kontak Kami

Silahkan tulis pesan, informasi atau pengaduan anda ke kami. Kami sangat menghargai partisipasi anda dalam membantu kami membangun sistem peradilan yang transparan.


PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Jl. Pemuda No 59, Pemalang, Jawa Tengah 52313
Telp: 0284-321061    Faks: 0284-321153, 321405

Email: admin@pn-pemalang.go.id atau pengaduan@pn-pemalang.go.id

Atau silahkan isi form dibawah ini. Kami sangat berterimakasih atas partisipasi anda.


3 − 2 =

  • Popop R TirtaKoesoemah, SH., MH
  • Rintis Candra, SH
  • Endang Lestrai, SH., Mkn
  • Kurnia D Ginting, SH
  • Dhian Febriandari, SH
  • Silvera S Dewi, SH
  • Wisnu Widodo, SH
  • Ratih Widayanti, SH
  • Abdul Affandi, SH
  • Diah Astuti, SH
  • Winarno, SH
  • R Tri Indiar P., SH
  • Sarsanti K Dewi, SH
  • Tukiman, SH
  • Hendro Purwanto
  • Tjahya Adi
  • Juminah
  • Zuhdi
  • Basilio D Moniz
  • Dwi Tjahyaningtyas, SH
  • Rustadi, SH
  • Suparto, BSc
  • Abdullah
  • Turasih, SH
  • Siti Amdiyah, SH
  • Susiana
  • Suwono
  • Saras Pramujo, SH
  • Bagiyo
  • Sukisno
  • Endris Pramestyo
  • Tri Joko Indarno
  • Siti Zumaroh
  • Sukono
  • Eko Yuliarso
  • Waris
  • Siti Umamah, SHI
  • Agus Yulianto, SE
  • Wiwin Christiani, A.Md
  • jquery slider
  • Dewi Listyorini, SH
javascript slideshow by WOWSlider.com v7.6

KALENDER
April 2015
M T W T F S S
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
  • PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2015
    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (1. Peraturan Perundang-undangan / 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang / Tahun 2015)
  • SEMA NOMOR 01 TAHUN 2015
    BARANG BUKTI KAPAL DALAM PERKARA PIDANA PERIKANAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2015)
  • INPRES NOMOR 02 TAHUN 2015
    LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DAN MEETING/KONSINYERING KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2015)
  • UU NOMOR 2 2015
    PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG (1. Peraturan Perundang-undangan / 2. Undang-Undang / Tahun 2015)
  • UU NOMOR 1 2015
    PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (1. Peraturan Perundang-undangan / 2. Undang-Undang / Tahun 2015)
  • 22/KMA/SK/II/2015
    PENDELEGASIAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2015)
  • 01/PB/MA/II/2015
    PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI YANG TERCANTUM DALAM TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS. (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 2. Peraturan Bersama / Tahun 2015)
  • PP NOMOR 102 TAHUN 2014
    Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2014)
  • PP NOMOR 101 TAHUN 2014
    Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2014)
  • UU NOMOR 42 TAHUN 2014
    UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (1. Peraturan Perundang-undangan / 2. Undang-Undang / Tahun 2014)