Get Adobe Flash player
CTS / SIPP

Apabila nomor perkara yang anda maksud tidak ada, silakan menghubungi bagian kepaniteraan Pidana atau Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pemalang. Terima Kasih

Aturan Perilaku dan Kode Etik







Link






























PENGUNJUNG

uk vpn | webs baratas
Informasi Pengunjung
IP

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pemalang

Kegiatan Kantor

pn1

[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_pn-pemalang-5.jpg]55740
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc00681fileminimizer.jpg]24160
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01075fileminimizer.jpg]430
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01076fileminimizer.jpg]400
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01077fileminimizer.jpg]410
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc00694fileminimizer.jpg]24120
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc00635fileminimizer.jpg]24090
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc00779fileminimizer.jpg]24010
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01017fileminimizer.jpg]28220
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01018fileminimizer.jpg]28130
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01019fileminimizer.jpg]28150
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01001fileminimizer.jpg]28160
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01002fileminimizer.jpg]28140
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01003fileminimizer.jpg]28160
[img src=http://www.pn-pemalang.go.id/wp-content/flagallery/pn1/thumbs/thumbs_dsc01004fileminimizer.jpg]28160
JADWAL SIDANG

Kesekretariatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROGRAM KERJA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Japan Pemuda No. 59

PEMALANG
1

 

KATA PENGANTAR

 

 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa dimana berkat atas rakhmat dan karuniaNya Pengadilan Negeri Pemalang telah berhasil menyusun Program Kerja Tahun Anggaran 2011.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Program Kerja Pengadilan Negeri Pemalang tahun 2011, yang dimulai dari perencanaan, pengolahan data dan sampai selesainya penyusunan Program Kerja ini yaitu rekan-rekan Hakim, Panitera/Sekretaris, para Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan Karyawati Pengadilan Negeri Pemalang.

Untuk terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik perlu dibuat suatu Program Kerja yang memuat tentang Visi, Misi, Strategi dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, tujuan/sasaran dan uraian aktifitas organisasi serta cara pencapaian  tujuan dan sasaran. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran, kecepatan dan ketetapan pelaksanaan tugas pokok dan tujuan Peradilan.

Program kerja Pengadilan Negeri Pemalang Tahun Anggaran 2011 ini menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pemalang dengan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011.

Kami menyadari Program kerja ini belum sempurna, karena Pengadilan Negeri Pemalang baru pertama kali menyusun Program Kerja sehingga kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Program Kerja Pengadilan Negeri Pemalang pada tahun-tahun mendatang.

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI PEMALANG

 

 

 

 

AKHMAD ROSIDIN, SH.,MH.

Nip. 19600515 198803 1 006
2

B A B  I

 

  1. A. DASAR HUKUM
  2. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  4. Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/012/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang pola pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan buku I dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
  7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah.
  8. B. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 merupakan Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penyelenggara kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Sesuai pula dengan prinsip tersebut diatas serta sebagai upaya untuk mewujudkan sistem Peradilan yang lebih efektif dan efesien dalam penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman dinegara Republik Indonesia maka harus dimulai dari Peradilan Tingkat Pertama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung.

3

Peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan  Kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap perkara baik Perdata maupun Pidana yang diajukan kepadanya harus dapat melaksanakan prinsip Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Pemalang yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai wilayah hukum di Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Pemalang adalah salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang dalam melaksanakan tugas pokoknya semestinya berpegang teguh pada prinsip penyelenggara Peradilan yang sederhana dalam arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif, efisien dengan tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan dengan memberikan biaya ringan dalam arti biaya perkara tersebut dapat terpikul oleh para pencari keadilan. Untuk mengemban tugas pokoknya tersebut Pengadilan Negeri Pemalang berusaha membenahi tugas pokok di bidang Kepaniteraan, bidang Kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen Peradilan dan juga berupaya keras untuk mengatasi berbagai hambatan dan meningkatkan kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

  1. VISI DAN MISI

Pengadilan Negeri Pemalang sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai Visi dan Misi yang mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pemalang tersebut adalah sebagai berikut :

V I S I

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

M I S I

  1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
  2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN
  3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
  4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI BADAN PERADILAN

4

  1. TUJUAN, SASARAN DAN AKTIFITAS ORGANISASI

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pemalang tersebut harus dilakukan kerja keras dengan suatu perencanaan yang jelas menyangkut keseluruhan aktifitas organisasi dengan melaksanakan kegiatan kegiatan yang direncanakan serta sasaran yang hendak dicapai, waktu pelaksanaan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan dalam rencana strategi (RENSTRA) dan diperinci dalam suatu program kerja baik program kerja jangka pendek maupun program jangka panjang.

Rencana strategis merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang di tetapkan, strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu satu tahun untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

  1. Peluang, Sasaran dan tujuan pengembangan.

Pengembangan sasaran organisasi diarahkan kepada tercapainya tujuan dalam pemberian pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya murah bagi masyarakat, memperbaiki akses pelayanan dibidang Peradilan kepada masyarakat, mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efesien, bermartabat dan dihormati serta mewujudkan rasa keadilan.

  1. Kebijakan dan strategi

Kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Pemalang mengacu pada serangkaian strategi dan kebijakan yang akan dapat mengatasi permasalahan sebagai berikut.

  1. Merancang bentuk pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya murah bagi masyarakat.
  2. Meningkatkan akses pelayanan dibidang Peradilan kepada masyarakat.
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengelolaan organisasi yang benar.
  4. Target terukur.
    1. Pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya murah bagi masyarakat.
    2. Akses pelayanan dibidang Peradilan kepada masyarakat yang lebih baik dan dihormati.

5

BAB II

  1. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN

 

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut Pengadilan Negeri Pemalang perlu melakukan pembenahan manajemen peradilan yang selama ini belum terlaksana dengan baik yaitu dengan penyusunan program kerja yang di ikuti dengan pelaksanaannya/pencapaian targetnya.

Sebagaimana Pengadilan Negeri yang lain di seluruh Indonesia,Pengadilan Negeri Pemalang termasuk Pengadilan Negeri yang belum pernah membuat Program Kerja yang di tuangkan secara terperinci dalam bentuk program kerja yang di buat secara tertulis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas/ kerja masing-masing bidang, baik bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan, akan tetapi program kerja secara inplisit di buat dalam laporan tahunan Pengadilan Negeri Pemalang.

Dengan mengacu kepada aturan berupa Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Intasi Pemerintahan maka Pengadilan Negeri Pemalang berusaha menyusun Program kerjanya untuk tahun Anggaran 2011.

Disamping penyusunan Program kerja tersebut Pengadilan Negeri Pemalang dalam bidang manajeman peradilan telah melaksanakan hal-hal tersebut.

  1. Bahwa untuk pengawasan pelaksanaan tugas bidang-bidang,Ketua Pengadilan Negeri Pemalang telah menerbitkan surat keputusan tentang Hakim Pengawas bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) yaitu nomor : W12.U21/113/KP.07.01/IX/2009 Tanggal 12 November 2009.

2.   Bahwa untuk tugas pengawasan tersebut hakim Pengawas bidang telah di minta membuat laporan tertulis.

3.   Bahwa setelah wakil Ketua PN dilantik dan melaksanakan tugas maka di buat pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua.

4.   Bahwa Ketua Pengadilan Negeri telah mengawasi pelaksanaan penanganan Perkara dengan ketentuan setiap perkara harus putus termasuk minutasinya dalam waktu paling lambat 6

 

6

bulan harus melaporkannya kepada Ketua Pengadilan selanjutnya di teruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

5.   Bahwa Ketua Pengadilan baik atas permintaan atau inisiatif sendiri telah memberikan bimbingan bersifat nasihat kepada hakim atas menangani perkara tertentu.

6.   Telah dibuat pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas,bagi pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan serta uraian tugas/job description masing-masing bidang.

7.   Melakukan pertemuan berkala dengan para hakim dan pejabat struktual 1 bulan sekali demikian juga dengan seluruh pegawai 1 bulan sekali.

 

  1. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

 

  1. KEPANITERAAN PERDATA

Prosedur penyelenggaraan/penerimaan perkara perdata gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi berpedoman sepenuhnya kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : KMA / 012 / III /1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Adminitrasi Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA / 007 / SK / IV / 1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan buku I dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan.

Untuk pelaksanaan kegiatannya, kepaniteraan perdata menyusun Program kerja yang dapat di perinci sebagai berikut :

-     Menerima perkara berupa gugatan, perlawanan (verzet), permohonan serta pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, somasi, konsinyasi, surat kuasa khusus dan sita jaminan.

-     Menaksir panjar biaya perkara, menerima bukti setoran panjar biaya perkara dan biaya eksekusi kemudian membuat SKUM.

-     Mendaftar / mencatat dalam register induk perkara perdata gugatan, register induk perkara perdata permohonan dan keuangan perkara perdata serta mengisi Register Banding, Register Kasasi, Register Peninjauan Kembali, Register  Surat Kuasa Khusus, Register Penyitaan barang tidak bergerak, register penyitaan barang bergerak, Register somasi (tegoran), Register eksekusi, Register Mediasi.

 

7

-     Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung kepada para pihak.

-     Menerima memori / kontra memori banding, kasasi /kontra memori kasasi, jawaban / tanggapan Peninjauan kembali.

-     Mempersiapkan data data yang diperlukan untuk laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

-     Membuat penetapan penunjukan majelis hakim / hakim.

-     Mencatat daftar sidang

-     Mengisi papan pengumuman persidangan

-     Menata arsip berkas perkara yang sedang berjalan.

-     Membuat papan prosedur penerimaan perkara perdata.

Membuat daftar mediator.

-     Membuat penutupan buku register setiap bulan dan akhir tahun.

-     Membuat surat surat yang berhubungan dengan kegiatan kapaniteraan perdata.

-     Menyusun berkas perkara banding, kasasi dan PK.

-     Menyusun /menjahit/ mempersiapkan berkas banding, kasasi, peninjauan kembali.

 

Kegitan kegiatan tersebut di atas terlaksana dengan baik apabila disusun jadwal sebagaimana dalam matrik kerja di bawah ini ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

MATRIK PROGRAM KERJA KEPANITERAAN PERDATA

TAHUN ANGGARAN 2011

 

No KEGIATAN WAKTU KEGIATAN TARGET KET
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5
1. Menerima semua perkara perdata yang masuk, termasuk permohonan banding Kasasi, konsinyasi, surat kuasa beserta jaminan Terwujudnya penanganan perkara perdatayang cepat, tertib dan baik
2. Melakukan taksiran biaya perkara, menerima bukti setoran panjar biaya perkara dan biaya eksekusi, lalu membuat SUKM Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
3. Mencatat dalam register induk dan keuangan, serta meregister perkara yang masuk Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
4. Menyerahkan salinan putusan, PN, PT dan MA kepada para pihak Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
5. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi/kontra memori kasasi, Jawaban/tanggapan peninjauan kembali Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
6. Mempersiapkan data-data untuk laporan bulanan, triwulan, semester dan Tahunan Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
7. Membuat penetapan, penunjukan majelis Hakim/Hakim Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
8. Mencatat daftar sidang Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
9. Mengisi papan pengumuman persidangan Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik

9

 

1 2 3 4 5
10. Menata arsip berkas perkara yang sedang berjalan Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
11. Membuat papan prosedur penerimaan perkara perdata - - - - - - - - - - - Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
12. Membuat daftar mediator - - - - - - - - - - -
13. Membuat penutupan buku register setiap bulan dan akhir tahun Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
14. Membuat surat-surat yang berhubungan dengan kepaniteraan perdata Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
15. Mengirim berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
16. Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas banding, kasasi, peninjauan kembali Terwujudnya penanganan perkara perdata yang cepat, tertib dan baik
Kebutuhan :
Kertas HVS, map, buku SKUM, blangko sidang, jarum, benang jahit, ballpoint,Tinta printer, karton, pigura.

 

 

10

Dalam menunjang tugas pokok Kepaniteraan perdata tersebut, diperlukan kondisi ruangan kepaniteraan perdata yang lebih luas, rapi, dan bersih serta sumber daya manusia (SDM) yang rajin, disiplin dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tugas masing masing. disamping itu dengan adanya pergantian Panitera Muda dari pejabat lama kepada pejabat baru maka di harapkan pejabat baru (Panitera Muda Perdata yang baru) dapat lebih menambah pengetahuan, wawasan dan meningkatkan kinerjanya dan dapat meningkatkan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat para pencari keadilan serta untuk melaksanakan PERMA RI No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka haruslah di persiapkan daftar mediator sehingga para pihak yang berperkara dapat memilih atau menentukan sendiri mediator yang akan membantu mendamaikan kedua belah pihak. Pada saat sekarang ini di Pengadilan Negeri Pemalang belum ada hakim yang mempunyai Sertifikat mediator sehingga semua hakim di tunjuk sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan Negeri. Disamping mediator dari kalangan hakim di wilayah hukum pengadilan Negeri Pemalang belum ada mediator dari luar hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pemalang.

Disamping hal tersebut diatas dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat perlu pula dibuat papan yang memuat prosedur Perkara Perdata yang mudah diketahui dan dibaca sendiri oleh masyarakat pencari keadilan ataupun masyarakat umum sehingga mereka dapat mengerti dan memahaminya sendiri tanpa harus mencari informasi lagi, selain itu pula  masih diperlukan komputer yang khusus mengelola data berbagai perkara perdata baik yang masih berjalan/masih aktif maupun perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam memberikan informasi terhadap masyarakat yang membutuhkan tidak membutuhkan waktu yang lama atau dengan kata lain perlu adanya komputerisasi data bidang perdata sebagai akses informasi kepada masyarakat.

Untuk keperluan tugas Kepaniteraan Perdata dibutuhkan sarana dan prasarana seperti alat tulis kantor terdiri dari kertas HVS, tinta printer, pita mesin ketik, buku expedisi/pembagian perkara, lem, benang, jarum, tipe-x, ballpoint, spidol, penggaris, penghapus, stofmap, snalhacter, staples, pembolong kertas, papan board untuk daftar mediator.
11

  1. 2. KEPANITERAAN PIDANA

Prosedur penyelenggaraan/penerimaan berkas perkara pidana, pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, pencatatan dalam register, dan segala pembayaran yang menyangkut perkara pidana mengacu/berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan lingkungan Peradilan Umum dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan buku I dan Buku II tentang pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Untuk pelaksanaan kegiatannya, Kepaniteraan Pidana, menyusun program kerja yang dapat diperinci sebagai berikut :

-          Menerima pelimpahan perkara pidana biasa, singkat, tindak pidana ringan dan lalu-lintas.

-          Mengisi buku register induk perkara pidana biasa, singkat, tindak pidana ringan dan lalu-lintas dan register perpanjangan penahanan, register izin penggeledahan, register izin penyitaan, register barang bukti, register banding, register kasasi, register peninjauan kembali, register grasi dan register pra peradilan.

-          Membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim/Hakim.

-          Membuat penetapan izin/persetujuan penyitaan, izin/persetujuan penggeledahan.

-          Menerima pernyataan banding , kasasi, peninjauan kembali, dan grasi.

-          Membuat pemberitahuan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan inzage.

-          Menerima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, permohonan grasi.

-          Mengembalikan barang bukti perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

-          Menyiapkan dan memberikan data kepada bagian hukum untuk laporan bulanan, triwulan, 4 bulan, 6 bulanan dan tahunan.

-          Menerima dan menyerahkan perkara-perkara pidana yang diminutasi.

-          Mengisi papan pengumuman persidangan.

-          Membuat penutupan buku register setiap bulan dan akhir tahun.

-          Mencatat perkara dalam buku expedisi.

-          Membuat surat-surat yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana.

12

-          Menata arsip berkas perkara yang sedang berjalan.

-          Mengirim berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas terlaksana dengan baik apabila disusun jadwal sebagaimana dalam matrik kerja dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

MATRIK PROGRAM KERJA KEPANITERAAN PIDANA

TAHUN ANGGARAN 2011

No KEGIATAN WAKTU KEGIATAN TARGET KET
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5
1. Menerima pelimpahan perkara pidana biasa, singkat,tindak pidana ringan dan lalu lintas Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
2. Mengisi buku Register induk perkara pidana biasa,singkat,tipiring,lalu lintas,register perpanjangan penahanan,register izin penyitaan, izin penggeledahan, register barang bukti, register banding, register kasasi, register PK, register grasi, dan register Praperadilan. Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
3 Membuat Penetapan penunjukan Majelis hakim/hakim Terwujudnya penanganan perkarapidana yang cepat, tertib dan baik
4. Membuat Penetapan izin/Persetujuan Penyitaan,izin/persetujuan penggeledahan. Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
5. Menerima pernyataan banding,kasasi,PK,Grasi Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
6. Membuat Pemberitahuan permohonan banding,kasasi,PK,Inzage Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
7. Menerima memori banding,kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, permohonan Grasi Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
8. Mengembalikan barang bukti perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
9 Menyiapkan dan memberikan data kepada bagian hukum untuk laporan bulanan, triwulan, 4 bulan, dan tahun Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik

14

 

1 2 3 4 5
10 Menerima dan menyerahkan perkara pidana yang telah diminutasi Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
11 Mengisi papan pengumuman persidangan Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
12 Membuat Penutupan buku rebister setiap bulan dan akhir tahun Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
13 Mencatat perkara dalam buku ekspedisi Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
14. Membuat surat surat surat yang berhubungan kepaniteraan pidana Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
15 Menata arsip berkas perkara yang sedang berjalan, mengirim berkas perkara banding, kasasi, PK dan Grasi. Terwujudnya penanganan perkara pidana yang cepat, tertib dan baik
Kebutuhan :
Kertas HVStinta printer, pita mesin ketik, lem, ballpoint, buku ekspedisi, benang dan jarum besar, tip ex, spidol besar/kecil, ordner, stopmap biasa, stapples.

 

15

Untuk kebutuhan tugas/pekerjaan setiap hari Kepaniteraan Pidana memerlukan barang-barang berupa, kertas HVS, tinta printer, pita mesin ketik, lem, buku expedisi, benang, jarum, lak, tip-ex, ballpoint, spidol, penggaris, odner, stofmap, snalhecter, file box, staples.

Selain daripada hal-hal tersebut dalam tugas/pekerjaan Kepaniteraan Pidana perlu dipecahkan persoalan tentang penyimpanan barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum terutama barang bukti berupa uang, perhiasan, surat-surat berharga, seperti sertifikat, BPKB, dan lain-lain yang memerlukan tempat penyimpanan khusus agar barang bukti tersebut tersimpan dengan aman, maka dibutuhkan tempat seperti brankas.

Dan juga tentang barang bukti dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada umumnya barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan yang semula masih tersimpan di tempat penyimpanan barang bukti pada umumnya tidak diambil oleh Penuntut Umum maka semua barang bukti tersebut secara bertahap segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk di eksekusi.

Dalam pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Penuntut Umum belum pernah mengirimkan kepada Pengadilan Negeri Pemalang berita acara pelaksanaan putusannya sehingga bagi Pengadilan Negeri Pemalang tidak dapat mengetahui apakah putusan tersebut telah dilaksanakan atau belum, untuk itu Pengadilan Negeri Pemalang akan mengirimkan surat kepada Penuntut Umum melalui Kejari agar dapat mengirimkan berita acara pelaksanaan putusan tersebut.

Untuk pembenahan dalam bidang Administrasi perkara terutama dalam pengisian register terutama tentang pengunduran sidang dan acaranya telah menggunakan formulir yang ditanda tangani Ketua Majelis yang harus setiap selesai persidangan diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada bagian pidana demikian juga tentang amar tuntutan dan amar putusan pengisiannya kedalam register induk tidak harus menunggu berkas tersebut diminutasi karena untuk pengisian tersebut dapat melihat dari tuntutan pidananya dan petikan putusannya.

Dalam rangka pelayanan publik agar lebih transparan perlu ditambah lagi satu unit computer yang khusus untuk data perkara pidana.
16

  1. 3. KEPANITERAAN HUKUM

Penyelenggaraan Administrasi Bidang  Kepaniteraan Hukum mengacu pada surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1988 tanggal 18 Maret tentang pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Pengadilan lingkungan Peradilan Umum dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Sesuai dengan kegiatan Kepaniteraan Hukum, maka program kerja Kepaniteraan Hukum dapat diperinci sebagai berikut :

-          Membuat laporan bulanan, triwulan, 4 bulanan, 6 bulanan serta tahunan.

-          Mengisi buku bantu untuk bahan membuat laporan.

-          Mengagenda surat masuk/keluar dan menyimpan arsip laporan.

-          Menerima penyerahan arsip perkara pidana/perdata serta melakukan penelitian kelengkapan berkas dan penataan untuk diarsipkan serta mengklasifikasikannya.

-          Menyusun arsip secara berurut tahun, urut nomor box, urut nomor perkara serta jenis perkaranya yaitu perkara gugatan dan permohonan dan perkara pidana biasa atau singkat atau cepat.

-          Membuat/mempersiapkan surat keterangan belum pernah dihukum.

-          Mengerjakan pendaftaran C.V.

-          Membuat box arsip perkara perdata dan pidana.

-          Membalas surat yang perlu sehubungan dengan tugas Kepaniteraan Hukum.

Kegiatan-kegiatan yang diuraikan diatas dapat dilaksanakan dengan baik apabila disusun jadwal sebagaimana dalam matrik kerja dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

MATRIK PROGRAM KERJA KEPANITERAAN HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2011

No KEGIATAN WAKTU KEGIATAN TARGET KET
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5
1. Membuat laporan bulanan Terwujudnya sistem pelaporan perkara yang baik dan tepat waktu
2. Membuat laporan Triwulan. - - - - - - - - Terwujudnya sistem pelaporan perkara yang baik dan tepat waktu
3 Membuat laporan 4 bulan - - - - - - - - - Terwujudnya sistem pelaporan perkara yang baik dan tepat waktu
4. Membuat laporan 6 bulan - - - - - - - - - - Terwujudnya sistem pelaporan perkara yang baik dan tepat waktu
5. Membuat laporan tahunan - - - - - - - - - - - Terwujudnya sistem pelaporan perkara yang baik dan tepat waktu
6. Mengisi buku bantu untuk bahan membuat laporan Terwujudnya sistem pelaporan perkara yang baik dan tepat waktu
7. Mengagenda surat masuk/ surat keluar dan menyimpan arsip laporan Terwujudnya system pengarsipan surat masuk/ keluar yang baik
8. Menerima penyerahan arsip perkara pidana/perdata serta melakukan penelitian kelengkapan berkas dan penataan untuk diarsipkan serta mengkalisifikasikannya. Terwujudnya pengarsipan berkas perkara yang baik dan rapi
9 Menyusun arsip secara berurut tahun, urut nomor box, urut nomor perkara Terwujudnya pengarsipan berkas perkara yang baik dan rapi
10 Membuat/mempersiapkan surat keterangan belum pernah di hukum Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat cepat dan benar

18

 

 

 

1 2 3 4 5
11 Mengerjakan pendaftaran CV. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat secara tertib
12 Membuat box arsip perkara perdata dan pidana Terwujudnya pengarsipan berkas perkara yang baik dan rapi
13 Membalas surat yang perlu sehubungan dengan tugas kepaniteraan hukum Terwujudnya tata persuratan yang baik
Kebutuhan :
Kertas HVStinta printer, priter pita mesin ketik, lem, ballpoint, buku ekspedisi, benang dan jarum besar, tip ex, spidol, penggaris, stopmap, snelhetler, stapples, karton, karbon, rak arsip berkas perkara.

 

 

19

 

Untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sehari-hari Kepaniteraan Hukum membutuhkan barang-barang berupa, kertas HVS, tinta printer, tinta mesin ketik, lem, buku expedisi, benang, jarum, tipe-ex, spidol, ballpoint, odner, stofmap, snalhecter, fail box, staples, pembolong kertas, karton, kertas karbon.

Untuk kelancaran dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan maka diharapkan Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana agar dapat mempersiapkan data-data untuk membuat laporan paling lambat setiap tanggal 3 setiap bulannya segera menyerahkannya kepada Kepaniteraan Hukum.

Untuk penyimpanan dan penataan arsip berkas perkara Kepaniteraan Hukum masih memerlukan rak sebanyak 12 buah karena rak-rak yang ada sekarang sudah banyak yang rusak demikian pula untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya Kepaniteraan Hukum membutuhkan mesin printer yang baru karena mesin printer yang ada sudah tidak bisa digunakan secara maksimal karena sudah sering rusak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

  1. BIDANG ADMINISTRASI UMUM.
  1. 1. KEPEGAWAIAN.

Penyelenggaraan Administrasi umum tentang kepegawaian tetap mengacu pada surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : KMA/012/SK/III/1988 tanggal 14 Maret  1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan lingkungan Peradilan Umum dan Surat Edaran BAKN yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian.

Sesuai dengan kegiatan bagian kepegawaian, maka program kerja bagian kepegawaian dapat di perinci sebagai berikut :

-          Membuat dan menyiapkan daftar absensi Hakim dan Pegawai.

-          Membuat jadwal piket

-          Membuat laporan bulanan dan rekapitulasi daftar hadir Pegawai untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang.

-          Meregister surat-surat yang masuk dan surat keluar pada urusan kepegawaian.

-          Memberikan tanggapan/balasan atas surat-surat masuk ke urusan kepegawaian.

-          Membuat laporan melaksanakan tugas untuk hakim/pejabat/pegawai yang baru melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Pemalang.

-          Membuat Bezetting Hakim dan Pegawai.

-          Mempersiapkan usul kenaikan pangkat periode Oktober 2011 dan April 2011.

-          Membuat daftar urut kepangkatan.

-          Membuat surat pernyataan menduduki jabatan.

-          Membuat daftar tunjangan keluarga.

-          Membuat DP3.

-          Membuat kenaikan gaji berkala tahun 2011.

-          Membuat usulan pengangkatan Pejabat Struktural/Fungsional setelah mendapat rekomendasi dari Tim Baperjakat.

-          Mempersiapkan dan memberitahukan kepada Hakim/Pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas, Diklat/Pelatihan dan hal-hal yang sejenis dengan itu.

21

 

-          Membuat surat izin cuti (cuti tahunan, cuti bersalin, Cuti alasan penting) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin cuti.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas terlaksana dengan baik apabila disusun jadwal sebagaimana dalam matrik kerja dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

MATRIK PROGRAM KERJA URUSAN KEPEGAWAIAN

TAHUN ANGGARAN 2011

No KEGIATAN WAKTU KEGIATAN TARGET KET
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5
1. Membuat dan menyiapkan daftar absensi Hakim dan Pegawai Terwujudnya kedisiplinan pegawai untuk tepat waktu
2. Membuat jadwal piket. Terwujudnya keamanan /ketertiban kantor
3 Membuat laporan bulanan dan rekapitulasi daftar hadir Pegawai untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang Terwujudnya system pelaporan yang baik dan tepat waktu
4. Meregister surat surat yang masuk dan surat surat keluar pada urusan Kepegawaian Terwujudnya administrasi surat menyurat dengan baik dan benar
5. Memberikan tanggapan/balasan atas surat surat masuk ke urusan Kepegawaian Terwujudnya administrasi surat menyurat dengan baik dan benar
6. Membuat laporan melaksanakan tugas untuk hakim/Pejabat/Pegawai yang baru bertugas di Pengadilan Negeri Pemalang Terselenggaranya hak pegawai untuk menduduki jabatan
7. Membuat Bezeting Hakim dan Pegawai - - - - - - Terwujudnya administrasi kepangkatan/jabatan yang tepat waktu
8. Mempersiapkan usulan kenaikan pangkat periode Oktober 2011 dan April 2011 - - - - - - - - - - Terwujudnya administrasi kepangkatan pegawai yang tepat waktu
9 Membuat daftar urut kepangkatan - - - - - - - - - - - Terwujudnya administrasi kepangkatan Pegawai yang baik
10 Membuatsurat pernyataan menduduki jabatan - - - - - - - - - - - Terwujudnya administrasi jabatan Pegawai yang tepat waktu

23

 

 

1 2 3 4 5
11 Membuat daftar tunjangan keluarga - - - - - - - - - - - Terwujudnya hak pegawaiuntuk memperoleh tunjangan
12 Membuat DP 3 - - - - - - - - - - - Terwujudnya system penilaian pekerjaan terhadap pegawai
13 Membuat kenaikan gaji berkal tahun 2011 Terwujudnya administrasi gaji pegawai yang tepat waktu
14. Membuat usulan pengangkatan Pejabat Struktural/Fungsional setelah mendapat rekomendasi dari Baperjakat Terselenggaranya hak Pegawai untuk menduduki jabatan
15. Mempersiapkan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan structural/fungsional Terselenggaranya hak Pegawai untuk menduduki jabatan
16. Mempersiapkan dan memberitahukan kepada Hakim/Pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas, Diklat/Penelitian Terselenggaranya hak Pegawai untuk meningkatkan karier
17. Membuat surat ijin cuti (cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alas an penting) Terselenggaranya hak cuti Pegawai
Kebutuhan :
Kertas HVStinta printer, priter pita mesin ketik, lem, ballpoint, buku ekspedisi, benang dan jarum besar, tip ex, spidol, penggaris, stopmap, snelhetler, stapples, karton, karbon, rak arsip berkas perkara.

 

24

Bagian kepegawaian adalah bagian yang melayani kepentingan Hakim/Pegawai Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menunjang kinerja Hakim/Pegawai lebih baik. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dengan membuat papan control Hakim/Pegawai yang akan naik pangkat, mendapat gaji berkala dan lain-lain yang lebih baik dari yang ada sekarang.

Pengadilan Negeri Pemalang saat ini belum mempunyai buku daftar penilaian sebagaimana yang dimaksud dengan PP No. 10 tahun 1979 jo SE BAKN No. 02/SE/1980. Oleh karena itu kedepan diharapkan adanya pedoman atau petunjuk tentang buku catatan penilaian tersebut baik dari segi bentuk maupun cara pengisiannya baik petunjuk dari Mahkamah Agung maupun dari Pengadilan Tinggi.

Dalam mengukur tingkat kedisiplinan bagi Hakim/Pegawai masih dilakukan secara manual yaitu dengan membuat daftar hadir dan daftar pulang dimana jam masuk kerja jam 08.00 wib, pulang kerja jam 16.30 wib, kecuali hari jum’at jam 17.00 wib, dimana bagi Hakim/Pegawai yang terlambat masuk tetap mengisi daftar hadir dibawah garis merah, demikian pula bagi Pegawai/Hakim yang pulang lebih awal didalam daftar pulang dibuat keterangan yang bersangkutan pulang cepat.

Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan Hakim/Pegawai kedepan Pengadilan Negeri Pemalang akan mengusulkan disediakannya finger print (absen dengan sidik jari). Dalam menjaga kebugaran dan kesehatan Pegawai/Hakim setiap hari Jum’at diadakan senam selama ±30 menit dengan dipimpin oleh instruktur.

  1. 2. K E U A N G A N

Sesuai dengan kegiatan bagian Keuangan, maka Program Kerja bagian Keuangan dapat diperinci sebagai berikut :

  1. Surat Menyurat.

-       Mencatat pada register surat masuk dan keluar serta membalas surat yang memerlukan jawaban.

  1. Membuat laporan bulanan, tiga bulanan, enam bulanan dan tahunan.
  2. Program rutin tiap bulan,

-       Membayar gaji Pegawai

-       Mengajukan belanja Pegawai berupa Gaji, uang makan, ganti uang rutin.

25

-       Menyampaikan laporan realisasi Anggaran, Neraca dan catatan atas laporan keuangan.

-       Mengajukan berita acara rekonsiliasi ke KPPN.

  1. Program tiga bulanan.

-       Membuat laporan realisasi Anggaran dan laporan realisasi pendapatan Negara bukan Pajak.

  1. Program enam bulanan.

-       Membuat CALK

-       Membuat RKAKL

  1. Membuat SPM dan SPP

-       SPM/SPP, gaji induk

-       SPM/SPP, gaji susulan

-       SPM/SPP, kekurangan gaji

-       SPM/SPP lembur

-       SPM/SPP rutin

-       SPM/SPP makan

  1. Meregister uang Leges dan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  2. Menyetorkan uang Leges dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  3. Membuat daftar penerima tunjangan kinerja (remunerasi) Hakim dan Pegawai dan mengirim laporan pertanggungjawabannya.
  4. Membuat daftar uang makan Hakim dan Pegawai.
  5. Mengajukan SKPP untuk Pegawai yang pindah, pensiun dan meninggal dunia.
  6. Membuat rekonsiliasi belanja antara data SAU dan SAI tingkat KPPN.
  7. Mengisi aplikasi SAKPA.
  8. Mengirim arsip data Komputer yang diperlukan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Kegiatan-kegiatan diatas terlaksana dengan baik apabila disusun jadwal sebagaimana dalam matrik kerja dibawah ini :

 

 

 

26

 

MATRIK PROGRAM KERJA URUSAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2011

No KEGIATAN WAKTU KEGIATAN TARGET KET
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5
1. Mencatat surat masuk dan surat keluar serta membalas surat yang memerlukan jawaban Terwujudnya surat menyurat dengan baik
2. Membuat laporan bulanan Terwujudnya system pelaporan keuangan yang tepat waktu
3 Membuat laporan tiga bulanan - - - - - - - - Terwujudnya system pelaporan keuangan yang tepat waktu
4. Membuat laporan enam bulanan - - - - - - - - - - Terwujudnya system pelaporan keuangan yang tepat waktu
5. Membuat laporan tahunan - - - - - - - - - - - Terwujudnya system pelaporan keuangan yang tepat waktu
6. Membayar gaji Pegawai Terselenggaranya hak pegawai dengan baik dan tepat waktu
7. Mengajukan belanja Pegawai berupa gaji, uang makan Terselenggaranya hak pegawai tepat waktu
8. Menyampaikan laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan Terwujudnya system pelaporan keuangan dengan benar
9 Mengajukan berita acara rekonsiliasi ke KPPN Terselenggaranya pelaporan keuangan dengan benar
10 Membuat laporan realisasi anggaran dan laporan realisasi pendapatan bukan pajak - - - - - - - - Terselenggaranya pelaporan keuangan dengan benar
11 Membuat CALK dan RKAKL - - - - - - - - - - Terselenggaranya tertib penggunaan keuangan

27

 

1 2 3 4 5
12 Membuat SPM dan SPP Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik
13. Meregister uang Leges dan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terwujudnya administrasi keuangan  dengan baik
14. Menyetorkan uang Leges dan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terwujudnya administrasi keuangan  dengan baik
15. Membuat daftar penerimaan tunjangan kinerja (remunerasi) dan laporannya Terselenggaranya hak pegawai untuk memperoleh tunjangan
16. Membuat daftar uang makan Terselenggaranya hak pegawai untuk memperoleh tunjangan
17. Mengajukan SKPP untuk Pegawai yang pindah, pensiun dan meninggal dunia Terwujudnya administrasi keuangan  dengan baik
18. Membuat rekonsiliasi belanja antara data SAU dan SAI tingkay KPPN Terwujudnya administrasi keuangan  dengan baik dan benar
19. Mengisi aplikasi SAKPA Terwujudnya administrasi keuangan  dengan baik dan benar
20. Mengirim arsip data computer yang diperlukan ke PT dan PTA Semarang Terwujudnya system pelaporan yang tepat waktu
21. Membuat laporan LAKIP - - - - - - - - - - Terwujudnya system pelaporan yang tepat waktu
Kebutuhan :
Kertas HVS, tinta printer, pita mesin ketik, lem, ballpoint, buku ekspedisi, disket, flasdisc, tip-ex, spidol, penggaris, stopmap, snelhekter, stapples, CD blank.

 

28

 

  1. 3. U M U M.

Sesuai dengan kegiatan bagian Umum, maka Program Kerja bagian Umum dapat diperinci sebagai berikut :

  1. Mencatat dan mendistribusikan surat surat.
  2. Menyiapkan ATK.
  3. Mencatat barang milik Negara.
  4. Mengirim surat keluar.
  5. Membuat laporan semester dan tahunan BMN
  6. Membuat laporan tahunan inventaris kantor.
  7. Menjaga keamanan dan kebersihan kantor.
  8. Mengelola perpustakaan.
  9. Pengecatan gedung kantor.
  10. Mengganti meubiler ruang sidang utama, ruang sidang II dan ruang sidang anak.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas terlaksana dengan baik apabila disusun jadwal sebagaimana dalam matrik kerja dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

MATRIK PROGRAM KERJA URUSAN UMUM

TAHUN ANGGARAN 2011

 

No KEGIATAN WAKTU KEGIATAN TARGET KET
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5
1. Mencatat dan mendistribusikan surat masuk Terwujudnya administrasi persuratan dengan baik dan benar
2. Menyiapkan ATK Terselenggaranya kegiatan administrasi dengan baik
3 Mencatat barang milik Negara Tercatat/terdaftarnya barang milik Negara dengan baik
4. Mengirimkan surat keluar Terwujudnya administrasi tata persuratan dengan baik dan benar
5. Membuat laporan semester dan tahunan BMN - - - - - - - - - - Terselenggaranya sistem pelaporan BMN dengan baik dan tepat waktu
6. Membuat laporan Inventaris kantor - - - - - - - - - - - Terselenggaranya sistem pelaporan dengan baik dan tepat waktu
7. Menjaga keamanan dan kebersihan kantor Terwujudnya kantor yang aman dan bersih
8. Mengelola perpustakaan Terwujudnya perpustakaan yang baik dan rapi
9 Melakukan pengecatan kantor - - - - - - - - - - - Terwujudnya kantor yang bersih dan indah

30

 

 

1 2 3 4 5
10 Melakukan penggantian meubeler ruang sidang - - - - - - - - - - - Terwujudnya ruang sidang yang baik dan berwibawa
Kebutuhan :
Kertas HVS, tinta printer, priter pita mesin ketik, lem, ballpoint, buku ekspedisi, disket, flasdisc, tip ex, spidol, penggaris, stopmap, snelhetler, stapples, CD blank, cat dan peralatan pengecatan

 

 

31

 

Untuk keamanan kantor disusun petugas piket pada hari senin sampai dengan kamis jam 08.00 wib sampai dengan 16.30 wib sedangkan hari jum’at jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 wib dilakukan 2 (dua) orang karyawati dan 1 (satu) orang Satpam secara bergilir sedangkan untuk malam hari petugas piket tediri dari 2 (dua) orang karyawan dan 1 (satu) Satpam ditambah 1 (satu) orang tenaga Honorer. Untuk kebersihan kantor ditugaskan kepada Satpam dan Tenaga Honorer.

Khusus mengenai perpustakaan yang menyimpan dan menata buku-buku kiriman dari Dirjen/Mahkamah Agung atau dari sumber lainnya belum ada petugas/Pegawai yang secara khusus ditempatkan di perpustakaan agar dapat mengelola/menata buku-buku yang disebabkan Pengadilan Negeri Pemalang masih kekurangan tenaga administrasi/non tekhnis terutama yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan perpustakaan, sehingga perpustakaan belum terkelola dan tertata sebagaimana mestinya.

Mengenai asset Pengadilan Negeri Pemalang berupa Rumah Dinas sampai bulan Pebruari 2011 berjumlah 8 (delapan) unit yang ditempati oleh Ketua dan Hakim-hakim dan Wakil Panitera, sedangkan kendaraan Dinas yang dimiliki terdiri dari 3 (tiga) unit dimana 2 (dua) unit milik Pengadilan Negeri Pemalang, sedangkan 1 (satu) unit lagi pinjaman Pemerintah Kabupaten Pemalang dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda 2 (dua) milik/aset Pengadilan Negeri Pemalang yang digunakan oleh Pejabat Struktural / Fungsional Pengadilan Negeri Pemalang.

 

32

BAB III

P E N U T U P

  1. A. K E S I M P U L A N.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Pemalang sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman selalu berpegang kepada Visi dan Misi dengan tujuan memberikan pelayanan Hukum yang berkualitas,  etis, terjangkau dan biaya murah bagi masyarakat, mewujudkan Peradilan yang Independen, efektif, efesien bermartabat, serta dihormati serta mewujudkan rasa keadilan dan senantiasa memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Pemalang masih menemukan hambatan dalam mencapai tujuan tersebut terutama akses pelayanan terhadap masyarakat tentang perkembangan penyelesaian suatu perkara dan hal-hal lain yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, karena sampai saat ini informasi tentang Pengadilan Negeri Pemalang belum dapat diakses melalui jaringan Internet dan juga belum adanya computer yang khusus untuk mengelola data perkara sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan informasi sehubungan dengan penyelesaian perkara harus datang sendiri ke Pengadilan Negeri Pemalang. Tidak tersedianya jaringan internet di Pengadilan Negeri Pemalang disebabkan karena daya listrik Pengadilan Negeri Pemalang tidak mencukupi untuk keperluan tersebut.

  1. B. S A R A N – S A R A N

Dengan memperhatikan hambatan tersebut maka kami mengusulkan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan efesiensi, dan efektifitas kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

  1. Agar jumlah perangkat computer ditambah sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang yang pada masa sekarang ini hampir semua tugas administrasi Peradilan dan administrasi umum menggunakan computer.
  2. Perlu diangkat atau ditugaskan seorang Pegawai yang khusus untuk mengumpul dan mengolah data yang akan dimasukkan kedalam computer, karena sampai saat ini tidak ada tenaga yang punya keahlian khusus di bidang komputerisasi.
  3. Agar segera diadakan system informasi/teknologi informasi yang dapat secara langsung digunakan oleh masyarakat yang diletakkan di tempat khusus di lobi Pengadilan sehingga

33

 

masyarakat/para pencari keadilan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang suatu perkara yang ingin diketahuinya.

  1. Agar ruang sidang anak dibenahi dengan cara melengkapi mebelernya demikian pula perlu dibangun/ditambah ruangan untuk ruang tunggu anak sebelum terdakwa anak tersebut disidangkan, karena selama ini terdakwa anak sebelum persidangannya dimulai ditempatkan bergabung dengan terdakwa tahanan dewasa.

Perlu segera menambah daya listrik, karena daya listrik yang ada sekarang tidak mencukupi untuk mengaktifkan jaringan internet.

 

Leave a Reply


6 − = 3

Pejabat Struktural
KALENDER
April 2014
M T W T F S S
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
ONLINE SUPPORT