Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama maka pengadilan negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada diatasnya. Oleh karenanya pangadilan negeri mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Pemalang dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti dikerjakan secara profesional dan selalu menjaga integritas pribadi seluruh pejabat dan pegawainya, serta tidak keluar dari koridor-koridor hukum yang berlaku, maka Pengadilan Negeri akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat para pencari keadilan khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

Secara operasional Pengadilan Negeri Pemalang menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan yang meliputi tugas-tugas administrasi Peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas yang bersifat administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien,efektif, transparan dan akuntable maka Pengadilan Negeri Pemalang berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012.

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standart Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012 tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Pemalang memandang perlu menjabarkannya dengan berpedoman kepada :

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
• Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum;
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan, Pengadilan Administrasi Kepegawaian, Pengadilan Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Administrasi Perbendaharaan;
• Tatalaksana Pengawasan Pengadilan Buku IV Edisi revisi 2009 Mahkamah Agung RI.

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan mekanisme Administrasi Pengadilan dan Administrasi Umum Pengadilan Negeri Pemalang dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntable sehingga Pengadilan Negeri Pemalang dapat melaksanakan tugas dengan seksama, tertib dan berdisiplin dan dapat diharapkan memberikan kontribusi tercapainya Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Adapun Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Pemalang yaitu sebagai berikut :

I.	SOP UTAMA
	a.	SOP Kepaniteraan Muda Pidana
		Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Diversi gagal Proses Penetapan Diversi Proses Penyelesaian Perkara Singkat Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tipiring Proses Penanganan Perkara Tilang Permohonan Upaya Hukum Banding Permohonan Upaya Hukum Banding Pemilu Permohonan Upaya Hukum Kasasi Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Permohonan Grasi Permohonan Praperadilan Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik dan PU Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh PU Pasal 25 KUHAP Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1) KUHAP Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Penangguhan Perkara Pidana Umum Permohonan Ijin Pembantaran Pidana Umum Proses Penyelesaian Permohonan Ijin / Persetujuan Penggeledahan Proses Penyelesaian Permohonan Diversi Pencabutan Permohonan banding Pidana Umum Pencabutan Permohonan Kasasi Pidana Umum Pencabutan Permohonan PK Pidana Umum Ijin /Persetujuan Penyitaan oleh Penyidik Permohonan Peralihan Penangguhan Penahanan Ijin Besuk Tahanan Ijin Berobat Penanganan Barang Bukti Pinjam Pakai Barang Bukti PTSP Kepaniteraan Pidana Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu Kimwasmat
	b.	SOP Kepaniteraan Muda Perdata
		Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan, Bantahan, Perlawan (Mediasi Berhasil) Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan, Bantahan, Perlawan (Mediasi Gagal) Upaya Hukum Banding Permohonan Perkara Perdata Kasasi Memenuhi Syarat Formil Perkara Perdata Peninjauan Kembali Permohonan Konsignasi Permohonan Eksekusi Riil Permohonan Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dan Hak Tanggungan Pencabutan Permohonan Banding Perdata Pencabutan Permohonan Kasasi Perdata Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Perdata Permohonan Konsignasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK Upaya Hukum Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU Penyelesaian Perkara Sengketa Keterbukaan Informasi Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Oleh Hakim Tunggal Keberatan Gugatan Sederhana Pengelolaan Surat Masuk Pengelolaan Surat Keluar Biaya Proses Pengambilan Panjar Biaya Perkara Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan Badan Arbitrase Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional Pengangkatan Sita Eksekusi Penerimaan Perkara Guagatan Pada Ecourt Pelayanan Pojok Ecourt Penyelesaian Perkara Sengketa Partai Politik Pendafatran Perkara gugatan Pada Ecourt PTSP Kepaniteraan Perdata Pendafataran Akun Advokat Pada Ecourt
	c.	SOP Kepaniteraan Muda Hukum
		PENANGANAN DELEGASI DARI BAWAS TENTANG TINDAK LANJUT PENGADUAN PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEJA PENGADUAN PEMBUATAN LAPORAN BULANAN PEMBUATAN LAPORAN EMPAT BULANAN LAPORAN TRIWULAN PENGADULAN PEMBUATAN LAPORAN ENAM BULANAN PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN (IKM dan IPK) LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING) PENGELOLAAN SURAT MASUK PENGELOLAAN SURAT KELUAR PENGARSIPAN BERKAS PERKARA PELAYANAN KETERANGAN PENELITIAN PELAYANAN CD PUTUSAN PELAYANAN POSBAKUM PELAYANAN SALINAN PUTUSAN PELAYANAN INFORMASI KHUSUS PELAYANAN INFORMASI PROSEDUR BIASA PEMINJAMAN BERKAS PERKARA YANG TIDAK AKTIF PTSP KEPANITERAAN HUKUM
	d.	SOP Panitera Pengganti
		1.        SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana 2.       SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Perdata
	e.	SOP Jurusita / Jurusita Pengganti
		1.          SOP Panggilan Sidang 2.          SOP Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK 3.          SOP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kontra Memori Banding/Kasasi/PK 4.          SOP Panggilan Sidang/Pemberitahuan Delegasi Keluar 5.          SOP Panggilan Sidang/Pemberitahuan Delegasi Masuk
II.	SOP PENDUKUNG
	a.	SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
		DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PNS DAFTAR URUT SENIORITAS (DUS) PNS HUKUMAN DISIPLIN INVENTARISASI PEGAWAI (BEZZETING PEGAWAI) PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PENYELESAIAN PEMBUATAN KP4 PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEMALANG PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN PNS PENGELOLAAN SURAT KELUAR PENGELOLAAN SURAT MASUK PENYELESAIAN DOKUMEN PELANTIKAN/ PENYUMPAHAN DAN SUMPAH JABATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI HAKIM DAN PNS PENYELESAIAN SURAT TUGAS REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PENGAWAI NEGERI SIPIL USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA PENGUSULAN TASPEN, KARPEG, KARIS / KARSU USUL PENSIUNAN HAKIM DAN PNS USULAN PROMOSI JABATAN UPDATE DATA KEPEGAWAIAN KEDALAM APLIKASI SIKEP
	b.	SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan
		PENGELOLAAN SURAT KELUAR PENGELOLAAN SURAT MASUK PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN PERMINTAAN BARANG BARANG ATK PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER ATAU PERTAHUN PELAPORAN APLIKASI SIMAK - BMN PERSEMESTER DAN PERTAHUN PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGADAAN BARANG ATK PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN PENYUSUNAN RKT PENYUSUNAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (SPECIMEN TTD) PENANGANAN SURAT MASUK PENANGANAN SURAT KELUAR PENGELOLAAN ADMINSITRASI KEUANGAN (PEMBUATAN KIPS) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (GAJI INDUK) PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAIN (UANG LEMBUR) PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAIN (UANG MAKAN) PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN PEMBUATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGELOLAAN PNBP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL PENCAIRAN HONOR PIKET POSBAKUM PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BENDAHARA PENGELUARAAN PROTOKOLER DAN PENERIMAAN TAMU PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEBERSIHAN KANTOR KEAMANAAN SIDANG KEAMANAAN KANTOR
	c.	SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
		Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengajuan Revisi Pok (DIPA) Perawatan SIPP-CTS/ PTSP+ Perawatan dan Mengatasi Permasalahan Jaringan Pengelolaan Website Peliputan dan Penginputan Website Penghimpunan Laporan Tahunan Penyusunan LKjIP Penanganan Surat Masuk Penanganan Surat Keluar Sidang Teleconference
III.	SOP PELAYANAN
	a.	SOP PTSP
		DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN